BELUM lagi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) launching sudah ada sedikitnya tiga kelompok radikalisme di masyarakat, yaitu radikalisme berbasis agama, radikalisme pasar bebas, dan radikalisme politik.
Radikalisme berbasis agama ditandai dengan menguatnya ideologi aliran keagamaan, seperti maraknya aksi-aksi terorisme, bangkitnya kembali isu Negara Islam Indonesia (NII), ISIS, dan menyatunya kelompok radikalisme lokal dan radikalisme trans nasional, seperti yang diindikasikan aparat akhir-akhir ini. Radikalisme berbasis agama rawan ditumpangi kelompok-kelompok radikal lain, karena emosi radikalisme paling dahsyat ialah radikalisme berbasis agama.
Radikalisme pasar bebas sebetulnya tidak kalah bahayanya untuk masa depan bangsa. Radikalisme berbasis agama sepertinya lebih dahsyat karena korbannya langsung terlihat berdarah dan mematikan, namun radikalisme pasar bebas tidak kalah bahayanya karena korbannya bisa lebih banyak dari pada radikalisme agama.
Tak terhitung jumlah korban meninggal karena faktor kemiskinan yang antara lain disebabkan oleh sistem pasar bebas yang memberi peluang lebih besar kepada sekelompok masyarakat untuk mengakses pangsa pasar dan menguasai sumber-seumber produksi. Sementara kelompok masyarakat mayoritas hanya bisa berebutan di sektor informal yang semakin mengecil.
Akibatnya, mereka yang tidak memiliki kekuatan dan daya saing terlempar ke pinggiran menunggu saat-saat kehancurannya. Jika pemerintah tidak melakukan pemihakan maka pasca MEA tentu akan lebih parah lagi.
Radikalisme politik dengan berlindung di bawah panji-panji demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) juga tidak kalah serunya. Dalam era reformasi dewasa ini bukan rahasia lagi, atas nama demokrasi keadaban publik disingkirkan, atas nama HAM keunikan nilai-nilai warisan lokal dan nilai-nilai universal keagamaan dipaksa menyesuaikan diri dengan nilai-nilai HAM tafsiran negara-negara adidaya.
Juga atas nama kebebasan beragama sinkretisme dan khurafat dilegalkan, atas nama keterbukaan aib orang lain dibongkar seenaknya, atas nama otonomi daerah para WNI pendatang dari daerah lain disingkirkan, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) lingkungan alam dieksploitasi melampaui ambang batasnya dan pariwisata seksual dilegalkan, untuk merebut kursi jabatan maka uang, dukun, preman, dan berbagai konsesi dijalankan.
Banyak lagi fenomena akibat radikalisme politik. Tentu saja satu di antaranya ialah maraknya korupsi. Karena mereka harus membayar utang politik para penguasa maka pundi-pundi dipasang di mana-mana.
Ketiga bentuk radikalisme di atas betul-betul mengganggu kehidupan dan ketenangan kita sebagai umat dan sebagai warga bangsa. Untuk keluar dari ketiga bentuk radikalisme di atas, tidak ada cara lain kecuali kita kembali memperbaharui komitmen kebangsaan kita, yakni memperkuat pilar-pilar kebangsaan kita, seperti Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Radikalisme berbasis agama diharapkan para ulama dan tokoh-tokoh agama lebih proaktif lagi membina umat agar tidak jatuh di bawah kelompok garis keras. Untuk radikalisme pasar bebas kita perlu menegaskan ideologi perekonomian bangsa sebagaimana tercantum di dalam batang tubuh UUD 1945.
Untuk radikalisme politik diharapkan para elit politik menjunjung tinggi fair play di dalam menjalankan peran politiknya. Di atas segala-galanya kita perlu terus menggalakkan rasa nasionalisme keindonesiaan yang mencintai negeri berikut dengan seluruh komponen bangsa yang ada di dalamnya. [*]